Terapan Komputer Perbankan 1.5

Terapan Komputer Perbankan.

Fungsi Bank Garansi Sebagai Jaminan Pelaksana Tender.

          Untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu pembangunan proyek bergantung kepada adanya Bank Garansi. Bank garansi merupakan unsur yang penting dalam menjamin keberhasilan pembangunan proyek, baik dalam tahap pelelangan yang dikenal dengan nama jaminan penawaran (tender bond) maupun dalam perjanjian kerja yang dikenal dengan nama jaminan pelaksanaan pekerjaan (performance bond). 

Perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan landasan hukum Bank Garansi dalam pelaksanaan tender, fungsi Bank Garansi sebagai jaminan tender, akibat hukum dan penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi, dan mengetahui berakhimya Bank Garansi. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode library researchdengan menggunakan data sekunder, terutama bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Bank Garansi atau jaminan bank merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh bank dimana bank menjamin untuk memenuhi suatu kewajiban apabila pihak yang dijamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sebagaimana telah diperjanjikan. 

Sedangkan landasan hukum Bank Garansi dalam pelaksanaan tender yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam UU itu disebutkan bahwa Bank Umum memberi Jaminan Bank (Bank Garansi) dengan tanggungan yang cukup.

Landasan hukum lainnya adalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tertanggal 28 Maret 1979 UPPB mengenai ketentuan-ketentuan tentang pemberian Jaminan oleh Bank dan pemberian oleh Lembaga Keuangan bukan Bank. Ada lagi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 19 Maret 1984, No.233/KMK.011/1984, tentang Penunjukan Bank dan Lembaga Keuangan yang dapat menerbitkan Jaminan Bank (Bank Garansi).

Fungsi Bank Garansi sebagai jaminan pelaksanaan tender adalah untuk memperlancar hubungan kedua belah pihak, baik untuk kepentingan kontraktor maupun kepentingan pemilik proyek. Kepentingan di pihak kontraktor adalah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi kontraktor dalam mengajukan surat penawaran dalam tender yang diikutinya. 

Apabila kontraktor tidak menyerahkan tender bond (Bank Garansi dalam tahap tender), maka kontraktor tersebut tidak diperbolehkan ikut dalam tender. Akibat hukum yang timbul dengan dikeluarkannya Bank Garansi terhadap pihak ketiga baru ada apabila telah terjadi suatu tindakan wanprestasi. Untuk hal tersebut, maka pihak ketiga dapat mengajukan klaim kepada bank penerbit Bank Garansi untuk memenuhi prestasi yang telah dijamin. 

Apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan, maka pihak yang menerima jaminan dari bank akan menuntut tanggung jawab kepada bank yang mengeluarkan Bank Garansi tersebut. Penyelesaiannya, jika terjadi wanprestasi, maka pihak pemilik proyek (penerima jaminan) mengajukan klaim/ tuntutan secara tertulis kepada bank disertai bukti-bukti otentik bahwa pihak kontraktor harus diajukan setelah batas waktu yang telah ditentukan atau setelah berakhir jangka waktu Bank Garansi dan selambat-lambatnya 14 hari sejak berakhirnya Bank Garansi.

Pemberian Bank Garansi dalam pelaksanaan tender akan berakhir jika perjanjian pokok berakhir; pihak yang dijamin (kontraktor) telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sehubungan dengan maksud dikeluarkanya Bank Garansi tersebut; dan berakhimya Bank Garansi sebagaimana yang ditetapkan dalam BankGaransi yang bersangkutan. 

Disarankan, Bank Garansi atau jaminan bank sebagai salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh bank-bank untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, terutama dalam pemborongan proyek, agar diberikan tanpa harus menyerahkan jaminan atau agunan, khususnya bagi pemborong ekonomi lemah. 

Hal itu dimaksudkan agar biaya provisi/ administrasi penerbitan bank garansi dapat ditekan serendah mungkin untuk memberi kemudahan bagi golongan ekonomi lemah dalam menggunakan jasa bank garansi ini.